RAKYAT.NEWS, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengatasi kekurangan penerimaan.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan bahwa kekurangan penerimaan tersebut disebabkan oleh penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite (“DK HJE”) periode Triwulan I 2024 sebesar Rp29,88 triliun (termasuk pajak) atau Rp26,92 triliun (tidak termasuk pajak).

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada Perseroan dengan memastikan pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada Triwulan I 2024 di bulan September ini,” ujar Nicke dikutip, Rabu (17/9).

Nicke juga menambahkan bahwa sebelumnya pemerintah secara rutin telah membayarkan dana kompensasi BBM kepada Pertamina. Pada bulan Mei 2024, pemerintah telah menyelesaikan pembayaran DK HJE untuk periode Triwulan IV 2023 sebesar Rp 43,52 triliun (termasuk pajak) atau Rp 39,20 triliun (tidak termasuk pajak).

Baca Juga:
Dirut Pertamina: Potensi Kerja Sama Energi Indonesia dan Afrika Sangat Luas
Pemerintah Bakal Rilis 3 Aplikasi Tol Layanan Publik, Berikut Penjelasannya!
Update Harga BBM Subsidi dan Non di Pulau Sulawesi

Nicke mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah sangat penting bagi Pertamina dalam menjaga stabilitas keuangan, terutama dalam memastikan distribusi BBM berjalan lancar agar masyarakat dapat mengakses energi dengan harga terjangkau dan tepat sasaran.

Nicke menekankan pentingnya penggunaan BBM dan LPG secara efisien dan penyaluran yang tepat sasaran dalam manajemen devisa dan anggaran negara.

“Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga, mendukung upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat berupa penyediaan BBM Bersubsidi. Oleh karena itu Pertamina mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak serta mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Nicke.

Penggunaan teknologi informasi seperti QR Code Pertalite diharapkan dapat membantu dalam memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU secara real-time dan memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

“Kami juga terus mendorong agar masyarakat pengguna Pertalite, khususnya saat ini untuk pengemudi roda empat, agar bisa segera melakukan pendaftaran sebagai penerima BBM bersubsidi,” jelas Nicke.

Hingga 2 September 2024, lebih dari 4,122,358 kendaraan telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code. Pendaftaran QR Code Pertalite telah difokuskan di berbagai wilayah, termasuk Jawa, Madura, Bali, serta beberapa wilayah lainnya di luar JAMALI.

Pertamina juga terus melakukan langkah-langkah digitalisasi di rantai distribusi BBM dan LPG untuk mendukung subsidi BBM yang tepat sasaran.

Inisiatif-inisiatif tersebut termasuk penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi SPBU, pengembangan alert system yang dipantau langsung di command center Pertamina, serta peningkatan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebagai pemimpin di sektor transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mengusung program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan implementasi Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh aspek bisnis dan operasi Pertamina.