Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengungkapkan kewajiban alokasi minimal anggaran kesehatan harus dihapus lantaran selama ini belanja wajib sebesar 5 persen untuk kesehatan tidak berjalan baik, dan justru rawan disalahgunakan untuk program-program yang tidak jelas.

“Pengalaman pemerintah mengenai mandatory spending itu tidak 100 persen mencapai tujuannya. Tujuan kita bukan besarnya mandatory spending, tapi adanya komitmen spending anggaran dari pemerintah untuk memastikan program-program di sektor itu bisa berjalan,” ujar Budi di Gedung DPR, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, 19 Juni lalu.

Namun, keinginan itu ditolak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka meminta agar pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu harus tetap ada dalam UU Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR dari fraksi Demokrat, Aliyah Mustika Ilham mengatakan fraksinya terus memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat. Ia menyebut Partai Demokrat telah mengusulkan dalam rapat panja bahwa mandatory spending justru harus ditingkatkan dari 5 persen.

“Namun tidak disetujui dan pemerintah lebih memilih mandatory spending dihapuskan. Ini menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam menyiapkan kesehatan yang layak, merata, dan berkeadilan,” katanya.

Atas dasar dihapuskannya mandatory spending dan faktor lainnya, Partai Demokrat menolak RUU Kesehatan dibahas lebih lanjut.

“Fraksi Demokrat menolak RUU Kesehatan diteruskan menjadi UU pada pembicaraan tingkat satu,” kata Aliyah.

Penolakan terhadap rencana dihapuskannya mandatory spending juga disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Netty Prasetyani menilai tidak dimasukkannya mandatory spending dalam RUU Kesehatan merupakan kemunduran bagi kesehatan masyarakat.

“Fraksi PKS berpendapat bahwa mandatory spending adalah bagian paling penting dalam UU ini karena semua hal yang ditulis dalam UU ini sangat tergantung pada kesediaan dana untuk pelaksanaannya,” kata Netty.