RAKYAT NEWS, JAKARTA – Perdebatan mengenai rencana anggaran untuk memberikan makanan bergizi gratis senilai Rp 7.500 per anak menjadi sorotan publik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berpendapat bahwa anggaran sebesar Rp 7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis dianggap sudah cukup. Namun, pemerintah masih sedang merumuskan kebijakan terkait program makanan bergizi gratis tersebut.

“Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu,” kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dia juga menyampaikan bahwa kebijakan terkait anggaran untuk program makanan bergizi gratis yang direncanakan turun menjadi Rp 7.500 per porsi saat ini masih dalam tahap penggodokan.

Baca Juga:
Tegaskan Biaya Makan Gratis Bukan Rp 7.500, Gibran : Kita Tidak Boleh Pelit

Pembahasan pemangkasan anggaran program tersebut muncul setelah ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah bertemu.

Heriyanto menyatakan bahwa tim presiden terpilih sedang mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak, dengan mengatakan besaran anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.

“Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga saat konferensi pers Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.