RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan kualitas pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 dilakukan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen yang juga menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Friderica menjelaskan, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan SNLIK tahun ini dibanding sebelumnya, yakni keterlibatan LPS sebagai bagian dari sinergi antarlembaga.

Baca Juga
OJK dan AEI Bahas Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal, Free Float 15 Persen Jadi Fokus
OJK Dorong Reformasi Pasar Modal untuk Perkuat Likuiditas dan Kepercayaan Investor
OJK Tunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai ADK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua

“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” kata Friderica dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemantauan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan, mengingat tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” ujarnya.

Friderica menambahkan, untuk pertama kalinya SNLIK 2026 akan menghasilkan angka literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi. Hal ini dinilai penting agar setiap daerah mengetahui posisinya serta mampu merumuskan strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara lebih terarah.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan pentingnya perluasan jumlah responden guna memperoleh data yang lebih akurat dan objektif.

YouTube player