KPP Watampone-KP2KP Sengkang Gelar Kelas Pajak Digital untuk Instansi Pemerintah

RAKYAT.NEWS, SENGKANG – Dalam rangka mendukung transformasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone bekerja sama dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang menyelenggarakan Kelas Pajak One-on-One bagi sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Wajo.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis, 9 hingga 10 Juli 2025, dan bertempat di Ruang Kelas Pajak KP2KP Sengkang, Jalan Nusa Indah, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis terkait pemindahbukuan deposit pajak serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa melalui aplikasi Coretax DJP.

Aplikasi ini merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang telah diterapkan secara nasional sejak awal tahun 2025 dan dirancang untuk memudahkan instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital, cepat, dan terintegrasi.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Di antaranya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Inspektorat Daerah, serta Kecamatan Tempe.

Dengan pendekatan one-on-one, petugas dari KPP Pratama Watampone dan KP2KP Sengkang memberikan pendampingan langsung kepada setiap peserta terkait langkah-langkah teknis pemindahbukuan dan pelaporan SPT Masa.

Metode ini dinilai efektif karena memungkinkan interaksi yang intensif antara petugas dan peserta, sehingga berbagai permasalahan teknis dapat langsung diidentifikasi dan diselesaikan di tempat.

Kepala KP2KP Sengkang, Riza Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan pajak dari instansi pemerintah yang selama ini kerap menghadapi kendala teknis, terutama dalam pelaporan SPT Masa.