RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri ESDM, Arifin Tasrif tidak ingin melonggarkan larangan ekspor nikel cs karena merupakan komoditas yang tidak terbarukan.

Ia menolak permintaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dan larangan ekspor tetap berlaku serta hilirisasi terjadi di Indonesia.

“Jangan dong. Ini kan barang tidak terbarukan. Terus kalau dibiarkan, kalian (Kita) dapat apa dong nantinya,” katanya dilansir dari CNNIndonesia.com.

“(Hilirisasi tetap Indonesia?) Harus,” lanjutnya.

IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu, 25 Juni lalu.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

“Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain,” tulis laporan tersebut.

IMF menyebut hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.