RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kelas. Sampai akhir Oktober 2024, BRI telah mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,6 triliun kepada 3,4 juta peminjam.

Selain memberikan pendanaan, BRI juga mengembangkan strategi khusus untuk mempercepat inklusivitas dan mendorong UMKM agar bisa naik kelas.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengusulkan dua skema berbeda untuk penyaluran KUR pada tahun depan, yaitu meningkatkan inklusivitas dan mendukung UMKM untuk naik kelas. Menurut Supari, skema yang berbeda ini penting untuk diterapkan karena kualifikasi penerima kredit bersubsidi pemerintah memiliki perbedaan yang signifikan.

“KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” kata Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk MendukungPertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif di Jakarta, Rabu (13/11).

Supari menjelaskan bahwa saat ini plafon KUR Mikro maksimal adalah Rp100 juta namun seringkali tidak digunakan sepenuhnya oleh peminjam. Kebanyakan UMKM hanya memanfaatkan pinjaman sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta.

“Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Supari menjelaskan bahwa UMKM yang memasuki tahap pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat dari kelancaran pembayaran kredit. Jika UMKM mampu meminjam hingga Rp70 juta dan melakukan pembayaran selama 4 siklus, maka pelaku usaha tersebut layak untuk naik kelas.

“Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh BRI dan BRIN, KUR berhasil meningkatkan pendapatan peminjam sebesar 32%-50% dan keuntungan sekitar 34%-38%. Meskipun peminjam KUR harus menghadapi tambahan pengeluaran berupa angsuran KUR dan biaya teknis lainnya, keahlian teknis dapat membantu mengoptimalkan biaya. Selain itu, UMKM yang mendapatkan KUR cenderung memiliki jumlah tenaga kerja 28% lebih banyak dibandingkan dengan UMKM non-peminjam KUR.

Sementara itu, Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” paparnya.

Dalam rapat-rapat kabinet, pemerintah telah menyetujui penggunaan KUR untuk mendukung program-program prioritas seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan sektor perumahan.

Ferry menjelaskan bahwa sekitar 30% dari Dana Usaha Rakyat yang sudah disalurkan digunakan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan infrastruktur pangan. Selain itu, dalam program Makan Bergizi Gratis, KUR Mikro dan KUR Kecil dapat digunakan untuk mendukung usaha di sektor penyediaan makanan dan minuman seperti katering, serta memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai penyedia bahan baku dalam program tersebut.

YouTube player