RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen. Namun, hal itu akan menjalani proses panjang karena negosiasi yang alot.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah bertemu CEO Freeport, McMoran Richard Adkerson di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).

“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya, tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan. Ya namanya negosiasi kan udah lama ini, alot. Alot banget,” kata Jokowi saat sambutan di Kongres ke-12 Hikmahbudhi di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024), mengutip CNN Indonesia.com.

Pemerintah saat ini sudah menguasai 51 saham utama PT Freeport Indonesia, dan berencana bakal menambah lagi 10 persen.

Menurut Jokowi, untuk tahap awal yang dikejar adalah perpanjangan kontrak PTFI di Indonesia. Ditargetkan bisa selesai paling lambat Juni 2024.

“Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan nggak ampai Juni lah, secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni,” jelasnya.

Kamis (28/3/2024), Jokowi bertemu CEO Freeport, McMoran Inc Richard Adkerson di Istana Kepresidenan.

Bos besar Freeport itu datang bersama para petinggi Freeport antara lain Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia sekaligus CFO Freeport, McMoran Kathleen Quirk.

Tony menyebut mereka sempat membahas soal perpanjangan izin tambang PTFI, yang bakal habis pada 2041 mendatang.

“Disinggung sedikit (perpanjangan izin Freeport), tapi enggak bahas detail, kan waktunya enggak panjang, kan itu sudah dibahas sebelumnya,” kata Tony.

Selain itu, pertemuannya dengan Jokowi juga turut membahas mengenai progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang diklaim segera beroperasi pada pertengahan 2024.