Kunker Reses Komisi XI DPR RI di Sulsel, Soroti Efektivitas Dana Transfer ke Daerah

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Komisi XI DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Rombongan yang dipimpin H. Fauzi Amro dari Fraksi Partai NasDem bersama 15 anggota Komisi XI ini menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan di Jasmine Hall, Hotel Claro Makassar, Senin (11/8/2025).

Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani, didampingi Direktur Dana Transfer Umum Sandy Firdaus, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Adriyanto, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan Wibawa Pram Sihombing, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara YFR Hermiyana, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Djaka Kusmartata, serta Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Supendi, bersama sejumlah pejabat dan pegawai Kemenkeu lainnya.

Pertemuan membahas strategi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komisi XI meminta penjelasan terkait kinerja, efektivitas realisasi, dan dampak TKD, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Selain itu, Komisi XI juga mengidentifikasi kendala utama dalam pengelolaan TKD, termasuk upaya mendorong kemandirian fiskal serta peran pemerintah daerah agar lebih responsif dan produktif memanfaatkan dana transfer.

Kemenkeu dalam paparannya menekankan bahwa TKD sebagai instrumen utama desentralisasi fiskal perlu diarahkan secara sinergis dan antisipatif untuk mengamankan APBN. Besaran alokasi belanja negara, termasuk TKD, sangat bergantung pada penerimaan negara.

Strategi fiskal kewilayahan dinilai penting untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, dengan fokus pada ketahanan pangan, pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM, percepatan investasi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kemenkeu juga menguraikan tantangan dan peluang di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi pada 2025 diperkirakan meningkat meskipun terjadi perlambatan.

Tingkat kemiskinan di seluruh provinsi Sulawesi menurun secara bertahap, sementara tingkat pengangguran terbuka naik pada kuartal pertama 2025. Ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung berkurang perlahan, meski terdapat beberapa pengecualian.

Berdasarkan analisis overlay, Sulawesi Selatan memiliki sejumlah sektor potensial untuk diversifikasi ekonomi, antara lain jasa pendidikan, perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya, dan jasa perusahaan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menguatkan sektor-sektor tersebut.

Sejumlah bupati di Sulawesi Selatan turut hadir dan berdialog dengan Dirjen Perimbangan Keuangan. Mereka membahas strategi peningkatan pendapatan APBD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, pengelolaan belanja produktif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi TKD terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian positif pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski terdapat indikator yang masih perlu ditingkatkan, DPR menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah untuk memastikan kemajuan pembangunan berjalan optimal dan tata kelola pemerintahan semakin baik. (*)