TPAKD Pangkep Perkuat Akses Keuangan Lewat Rakor Bersama OJK

RAKYAT.NEWS, PANGKEP – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat ini menjadi langkah strategis lanjutan setelah keberhasilan TPAKD Pangkep meraih TPAKD Award 2024 sebagai pelaksana terbaik Program Layarku, berkat sinergi aktif seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam memberikan edukasi hingga ke desa-desa dan pulau-pulau di wilayah terpencil.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyampaikan apresiasi atas capaian TPAKD Pangkep dan pentingnya peran strategis tim ini sebagai penggerak ekosistem keuangan daerah.

“Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai pendorong perluasan akses keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan wilayah perdesaan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Bupati Pangkep, Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., menekankan bahwa karakter geografis Pangkep sebagai wilayah tiga dimensi—daratan, kepulauan, dan pegunungan—menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan keuangan. Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan pendekatan yang digital, edukatif, dan kolaboratif untuk menjawab kompleksitas tersebut.

Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Pangkep

Dalam sesi pemaparan, Analis Senior OJK, Indra Natsir Dahlan, menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan di Kabupaten Pangkep terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Maret 2025, total aset perbankan mencapai Rp2,22 triliun, tumbuh 0,90% (year on year). Dana Pihak Ketiga naik 0,68% menjadi Rp1,43 triliun, sementara penyaluran kredit meningkat menjadi Rp2,19 triliun.

Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level tinggi, yaitu 153,54%, mencerminkan penyaluran kredit yang aktif dengan kualitas tetap terjaga, terbukti dari Non Performing Loan (NPL) yang masih terkendali di angka 2,28%.

Penyaluran kredit tersebut didominasi oleh sektor produktif sebesar 55,22%, terutama sektor perdagangan dan pertanian sebagai penyerap utama. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp120 miliar, menunjukkan efektivitas kerja sama pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung keberlangsungan UMKM.

Sinergi Program Unggulan TPAKD

Mengacu pada Peta Jalan TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun percepatan implementasi program-program unggulan TPAKD, di antaranya:

• EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan): Mendorong akses keuangan syariah berbasis pesantren.
• Klasterisasi UMKM: Telah terbentuk 1.308 klaster dengan total plafon pembiayaan Rp681,93 miliar untuk 19.526 debitur di Sulsel dan Sulbar.
• Program Layarku: Memperluas edukasi dan layanan keuangan ke desa dan pulau terpencil di Sulawesi Selatan.
• Program Ekosistem Keuangan Inklusif Desa: Mendorong integrasi layanan keuangan di desa.
• Budidaya Pisang Cavendish: Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi daerah, penyaluran KUR Pisang di Pangkep telah mencapai Rp1 miliar untuk luasan 10 hektare.

Optimalisasi Dana Desa dan Penguatan Desa Mandiri

Sebagai bagian dari kolaborasi lintas lembaga, Iman Rohendiawan, Kepala Seksi PPA II B Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, memaparkan strategi optimalisasi dana desa guna memperkuat pembangunan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di desa. Ia menekankan pentingnya:

• Peningkatan kapasitas aparatur desa,
• Transparansi pengelolaan keuangan desa,
• Penguatan infrastruktur digital,
• Akselerasi pencapaian desa mandiri.

Pangkep kini tercatat memiliki 13 desa mandiri, meningkat dari sebelumnya hanya 6 desa pada tahun lalu.

Dengan sinergi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, TPAKD Pangkep terus bergerak membuka akses keuangan, membangkitkan potensi daerah, dan menyalakan semangat menuju Pangkep yang inklusif, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (*)