DJP Perketat Pemeriksaan Pajak, Ini 3 Tipe yang Harus Diketahui Wajib Pajak!

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan terbaru terkait pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025.

Peraturan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pemeriksaan pajak, termasuk pemeriksaan pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perpajakan.

“Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pajak,” bunyi PMK No. 15 Tahun 2025 dikutip Minggu (23/2/2025).

Dalam PMK disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ada tiga tipe pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik.

Pemeriksaan lengkap dilakukan untuk meneliti secara menyeluruh kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

Pemeriksaan terfokus adalah pemeriksaan yang ditujukan pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

Sedangkan pemeriksaan spesifik dilakukan untuk meneliti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan secara khusus terhadap satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.

“Pemeriksaan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, termasuk satu atau beberapa Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,” tulis PMK

Selain itu, jenis pajak yang dapat menjadi objek pemeriksaan meliputi PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, PBB, Pajak Penjualan, Pajak Karbon, dan pajak lainnya yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat berupa penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan,” dalam PMK.