JAKARTA – Kabar baik muncul dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah yang memberi sinyal terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 namun masih dirahasiakan besarannya.

Baca Juga: Rekruitmen PPPK Provinsi Sulsel Segera Dibuka

Dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10), Ida menyatakan UMP yang akan naik beberapa persen.

“Ada beberapa (persen kenaikannya),” kata Ida dilansir dari CNNIndonesia.com.

Ida menyampaikan Kemenaker kini tengah pertimbangkan aspirasi buruh yang menuntut kenaikan upah pada 2023 setelah tidak mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.

Ia menambahkan, Kemnaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri pun telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan besaran kenaikan upah minimum 2023.

“Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Ia mengatakan kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

“Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

“UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh Bu Menaker,” jelasnya.