RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Bulog pastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Pilpres 2024.

“Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conform bahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.

Bayu mengatakan Bulog hanya bertugas sebagai pelaksana dalam menyediakan dan mendistribusikan bansos. Hal yang terpenting bagi Bulog, sambungnya, adalah keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan bansos.

“Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.

“Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita,” katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.