MAKASSAR, RAKYAT NEWS – Era digitalisai mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan (KPwBI) berkerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), berupaya mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui akselerasi program elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETP).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Sel, Budi Hanoto mengatakan ETP diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, good governance, dan efisiensi ekonomi.

Sebagai bentuk inisiatif untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Sulsel,  KPwBI bersama-sama dengan pemerintah telah membentuk 5 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yakni Makassar, Pare-Pare, Maros, Gowa, dan Barru.

“Pembentukan TP2DD di Sulsel merupakan bentuk konkrit (quick-wins) upaya untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung inovasi dan percepatan implementasi ETP sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau.

“TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan,” tutur Budi Hanoto.

Lanjut Budi menjelaskn, langkah ini dipermudah dengan telah dilaksanakan penandatanganan deklarasi komitmen Pemda untuk mempercepat transformasi digital, sekaligus sosialisasi TP2DD dan QRIS kepada seluruh pimpinan dan pejabat sebagai upaya untuk menyamakan visi dan pemahaman terhadap pentingnya transformasi digital yang menjadi potensi sebagai new source of economic growth.

TP2DD memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemda baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai, melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETP.

Selain itu, TP2DD juga melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan pelaksanaan ETP, dan menyusun rekomendasi kebijakan, strategi, dan rencana aksi terkait ETP sesuai arah kebijakan ETP yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) ETP.

“Tujuan dari pembentukan TP2DD adalah untuk mewujudkan transparansi, tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, hingga akhirnya menghasilkan layanan publik yang lebih baik,” jelasnya

Sementara itu, untuk aplikasi teknologi digital yang digunakan adalah penerapan Quick Response Indonesia Standard (QRIS), sebagai kanal pembayaran transaksi keuangan secara digital.

Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya shifting terhadap interaksi antar manusia mengurangi intensitas pertemuan fisik. Sehingga digitalisasi pembayaran yang bersifat contactless menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi.

Untuk meningkatkan layanan publik terutama di masa pandemi, KPwBI Sulsel bekerjasama dengan Pemda telah mengimplementasikan QRIS di lingkup pemerintahan sebagai solusi transaksi pembayaran, seperti pajak dan retribusi daerah untuk memberikan kemudahan pelayanan transaksi kepada masyarakat.

Hingga Februari 2021, jumlah merchant yang telah mendaftarkan diri untuk menggunakan QRIS di Sulawesi Selatan mencapai 193.294 merchant atau tumbuh sebesar 209,3% (yoy).

Tingkat pertumbuhan tersebut berada diatas pertumbuhan nasional (120,0%; yoy) dan menjadikan Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-7 dari segi jumlah merchant QRIS di Indonesia dan sebagai salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan merchant QRIStertinggi di Indonesia.

KPwBI dan pemerintah terus bertekad untuk menjadikan Sulsel sebagai Provinsi yang terdepan dalam menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif, sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal dan nasional.