Jakarta, Rakyat News – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki berjanji akan segera mengurus pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Dekopin yang baru hasil Musyawaran Nasional (Munas) yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, 11 – 14 November 2019. Rabu (21/11/2019)

Hal itu ditegaskan Teten Masduki saat menerima pimpinan Munas Dewan Koperasi Indonesia serta perwakilan beberapa Dekopinwil, Dekopinda, dan Induk Koperasi di Kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Rombongan Dekopin tersebut dipimpin oleh Idris Laena sebagai pimpinan sidang Munas Dekopin. Lebih jauh disampaikan Teten, Munas Dekopin merupakan wilayah civil society yang tidak bisa dimasuki oleh negara. Sesuai perintah UU Nomor 25 Tahun 1992, Pemerintah tinggal mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar  hasil Munas sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di organisasi Dekopin.

“Kita harus clear dulu. Munas itu wilayah Dekopin. Itu wilayah civil society,” kata Teten Masduki. Teten menjelaskan bahwa dalam negara modern ada tiga pilar yaitu pemerintah, civil society, dan bisnis. Negara ditopang oleh civil society dan bisnis. “Makin modern sebuah negara, maka makin kecil peran negara di situ,” katanya.

Sementara pihak Dekopin melalui Idris Laena melaporkan jalannya Munas, Munas Khusus, dan beberapa hasil keputusan Munas. Dilaporkan bahwa Munas Dekopin berjalan lancar, tertib, demokratis, dan penuh semangat kekeluargaan.  Salah satu keputusan yang menjadi sorotan publik menurutnya ialah tentang keputusan Munas menggelar Munas Khusus untuk mengubah Anggaran Dasar Dekopin.

Dijelaskan bahwa keputusan menggelar Munas Khusus berdasarkan permintaan mayoritas peserta Munas yang disampaikan dalam pandangan umum. Meski diwarnai penolakan oleh beberapa peserta, forum Munas akhirnya memutuskan secara aklamasi digelarnya Munas Khusus untuk mengubah Anggaran Dasar. Dasar ‘konstitusionalnya’ terdapat dalam Pasal 11 poin a Anggaran Dasar Dekopin yang menyatakan Munas berwenang mengesahkan AD/ART  Dekopin serta perubahan-perubahannya.

“Pelaksanaan dan hasil Munas Khusus sah karena dilakukan secara demokratis sesuai amanat Pasal 33 Anggaran Dasar Dekopin yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Munas Khusus,” ujar Idris Laena sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Dekopin, Rabu (20/11/2019).

Keputusan penting lainnya ialah, Munas Dekopin memilih dan menetapkan Nurdin Halid sebagai ketua umum Dekopin periode 2019-2024.

“Semua berjalan berdasarkan sistem yang diatur dalam Anggaran Dasar Dekopin. Tentu ada dinmika, namun secara umum seluruh proses jalannya Munas sangat demokratis dan dalam semangat kekeluargaan yang menjadi ciri dan kekuatan koperasi,” kata Idris Laena.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Nurdin Halid resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin, di Hotel Claro, Makassar, Rabu (13/11/2019) malam.

Pada pemilihan, dari jumlah pemilik suara terdaftar sebanyak 514 orang, sebanyak 435 suara memilih Nurdin Halid, sisanya memilih abstain. Munas Selesai, Ketua Umum Dekopin Terpilih.

Selanjutnya, dalam tanggapannya terhadap laporan Panitia Munas tersebut, Teten Masduki mengucapkan terima kasih dan menerima hasil Munas Dekopin. Bagi Teten, Munas sudah selesai dan waktunya untuk bekerja membangun ekonomi rakyat. Ia tak mau dibebani dengan urusan internal Dekopin karena itu wilayah civil society yang harus menyelesaikan sendiri persoalan internal organisasinya.

“Jadi, saya tidak punya kepentingan untuk urusan Munas Dekopin ini. Saya tidak punya interest apa pun untuk melakukan ini itu terkait Munas Dekopin,” tegas Teten.

Cuma tugas pemerintah, lanjut Teten, memastikan sejauh mana civil society menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sejauh Munas Dekopin menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, silahkan jalan terus.

“Karena kita negara demokrasi. Kontitusi kita menegaskan kita ini negara demokrasi,” ujar Teten. Dalam pemerintahan otoriter, negara bisa memaksakan kehendak dengan berlindung di balik regulasi yang dibuatnya. Lalu, bilang sesuai UU, harus begini begitu. “Nah, apakah UU itu bermanfaat atau tidak, tak ada urusan bagi pemerintahan otoriter,” katanya.

Dalam negara demokrasi seperti kita saat ini, jika UU atau peraturan lainnya tidak bermanfaat bagi rakyat, maka muncul ketidakpatuhan. Teten mencontohkan UU Lalu lintas yang tidak dipatuhi orang. Orang tidak patuh, lalu pakai jalan ‘damai’

“Kemarin ada yang datang ke sini. Saya persilakan saja. Tapi, saya bilang silahkan Dekopin selesaikan masalahnya sendiri. Saya tidak mau dibebani urusan di luar urusan utama saya meredesign struktur ekonomi negara. Saya tidak mau disibukkan dengan urusan politik Dekopin. Apalagi, koperasi tidak boleh berpolitik,” tegas Teten.

Karena itu Tetan minta agar dirinya jangan diseret-seret karena tidak punya kepentingan apa pun di Munas Dekopin.

“Silahkan selesaikan sendiri. Itu urusan civil society dan Dekopin itu organisasi civil society,” kata Teten.

Risman Pasigai Jubir Nurdin Halid Menyatakan, bahwa Hasil Munas Dekopin di makassar sudah final, dan sudah mengukuhkan bapak Nurdin Halid Sebagai Ketua Umum, termasuk Hasilnya sudah di hadapkan kepada pak Meteri Koperasi, meskipun Pak NH tidak hadir karena lagi kunjingan ke Hongkong, kata Risman.

 

 

Penulis : Sabri

Editor : Mustakim