RAKYAT.NEWS, KONAWE UTARA – Upaya memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah terus dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari.

Melalui kegiatan koordinasi wilayah bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, kedua pihak menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah (OP4D) sebagai bagian dari percepatan integrasi data dan tata kelola perpajakan yang akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (23/10/2025) ini dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, Wakil Bupati Abu Haera, serta jajaran perangkat daerah setempat.

Baca Juga
Perkuat Sinergi Antarinstansi, KPP Pratama Maros Lakukan Audiensi dengan Kapolres Maros
KPP Pratama Bantaeng Serahkan Piagam Taxpayers’ Charter, Dorong ASN Takalar Aktif Gunakan Coretax
Kanwil DJP Sulselbartra dan 4 Pemda Sepakat Optimalkan Pemungutan Pajak

Dalam arahannya, Calvin Octo Pangaribuan menyebut keberhasilan OP4D bergantung pada kekompakan dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah.

“OP4D bukan hanya bentuk kerja sama administratif semata, tetapi wujud nyata sinergi antara pusat dan daerah untuk membangun kemandirian fiskal. Kami berharap Kabupaten Konawe Utara dapat menjadi contoh daerah yang progresif dalam memperkuat tata kelola perpajakan,” ujarnya.

Dalam laporan kinerja, Pemkab Konawe Utara menunjukkan capaian positif dengan realisasi belanja Rp1,24 triliun atau 90,53 persen dari pagu DIPA, serta setoran pajak Rp69,45 miliar atau 5,68 persen dari total realisasi belanja.

Namun, kepatuhan pelaporan SPT Masa oleh OPD masih berada di angka 22,89 persen, dan beberapa instansi belum melengkapi data ILAP.

Menanggapi hal itu, Bupati Konawe Utara H. Ikbar menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi fiskal.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan OP4D dengan memperbaiki kepatuhan pajak ASN, mempercepat aktivasi sistem Coretax, dan memperkuat pelaporan perpajakan di seluruh OPD. Ini bukan hanya sekadar soal penerimaan, tetapi tentang membangun tata kelola daerah yang akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Sigit Purnomo, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, menyebut langkah Konawe Utara sebagai contoh positif bagi daerah lain.

YouTube player