Tingkat kemiskinan di seluruh provinsi Sulawesi menurun secara bertahap, sementara tingkat pengangguran terbuka naik pada kuartal pertama 2025. Ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung berkurang perlahan, meski terdapat beberapa pengecualian.

Berdasarkan analisis overlay, Sulawesi Selatan memiliki sejumlah sektor potensial untuk diversifikasi ekonomi, antara lain jasa pendidikan, perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya, dan jasa perusahaan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menguatkan sektor-sektor tersebut.

Sejumlah bupati di Sulawesi Selatan turut hadir dan berdialog dengan Dirjen Perimbangan Keuangan. Mereka membahas strategi peningkatan pendapatan APBD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, pengelolaan belanja produktif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi TKD terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian positif pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski terdapat indikator yang masih perlu ditingkatkan, DPR menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah untuk memastikan kemajuan pembangunan berjalan optimal dan tata kelola pemerintahan semakin baik. (*)

YouTube player