RAKYAT.NEWS, SAMARINDA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Samarinda menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan kapal di kawasan Sungai Mahakam telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur ini diterapkan khususnya di titik-titik strategis seperti Jembatan Mahkota II, Jembatan Mahakam dan Mahulu, Jembatan Tenggarong, serta Jembatan Ing Martadipura.

General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, menyatakan bahwa pelaksanaan layanan pemanduan dan penundaan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan dijalankan melalui koordinasi erat dengan instansi teknis seperti Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta pemerintah daerah setempat.

“Kami menyadari bahwa area jembatan merupakan titik sensitif yang membutuhkan kehati-hatian tinggi. Oleh karena itu, SOP di wilayah ini selalu dirancang untuk menekan potensi risiko sekecil mungkin, dengan melibatkan tenaga pemandu dan pandu tunda yang tersertifikasi dan berpengalaman,” ujar Capt. Suparman dalam keterangan resminya, Jumat (31/5).

Untuk menjamin keamanan dan efisiensi operasional, Pelindo Samarinda secara rutin melaksanakan evaluasi internal, pelatihan berkelanjutan, dan audit operasional, khususnya terhadap para petugas perwira pandu dan tunda.

Capt. Suparman juga menegaskan bahwa semua kerja sama operasional Pelindo, khususnya di wilayah Samarinda, dilakukan secara legal dan sesuai aturan pengadaan maupun penugasan yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta diawasi langsung oleh instansi terkait.

Selain itu, Pelindo Regional 4 juga terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah penyediaan kapal tunda escort yang difungsikan untuk mengawal kapal yang melintasi Jembatan Mahakam, sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan dan kelancaran pelayaran.

Sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Pelindo menyatakan kesiapannya untuk terus berkontribusi dalam mengoptimalkan Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.