OJK Dorong Inklusi Keuangan di Enrekang Lewat Kolaborasi Sektor Jasa Keuangan dan Pemda

RAKYAT.NEWS, ENREKANG – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) mendorong peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Enrekang melalui kolaborasi dengan sektor jasa keuangan dan pemerintah daerah.

Upaya ini diwujudkan dalam rangkaian kegiatan edukasi keuangan yang digelar selama dua hari, melibatkan pelajar, camat, serta lurah/kepala desa sebagai peserta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) dan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) 2025. Hari pertama difokuskan pada edukasi keuangan untuk siswa SMA Negeri 2 Enrekang serta pelaksanaan EKI di Desa Mandatte.

Sementara itu, hari kedua menyasar siswa dan guru SMP Negeri 1 Enrekang, serta aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.

Deputi Direktur OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Amiruddin Muhidu, menekankan pentingnya membentuk kebiasaan positif dalam mengelola uang sejak dini, terutama bagi pelajar.

“Langkah sederhana yang bisa mulai dibiasakan adalah menabung. Meskipun terkadang terasa berat, terutama ketika keinginan untuk membeli sesuatu muncul, namun kebiasaan ini adalah fondasi penting dalam membangun keuangan yang sehat dan terencana,” ujar Amiruddin.

Ia juga menambahkan bahwa literasi keuangan pada usia muda sangat relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan saat ini.

Kegiatan edukasi ini disambut positif oleh berbagai pihak. Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang, Suparman P, S.H., menyampaikan apresiasi atas sinergi antara OJK dan pemerintah daerah.

“Kami berharap semangat dan pemahaman yang diperoleh dari kegiatan ini dapat diteruskan kepada masyarakat lingkungan di masing-masing wilayah, sehingga edukasi keuangan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Enrekang,” ungkap Suparman.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat dalam menghindari pinjaman ilegal serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan layanan keuangan yang sah dan produktif. Hal ini diyakini akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.