Media Terdampak Efisiensi Anggaran, Organisasi Media Ajak Komisi I Cari Solusi

“Efisiensi di Sulsel itu mencapai Rp112 miliar. Kondisi media pada saat ini tentu terdampak dari adanya efisiensi. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengajak kolaborasi antara media, harus yang terverifikasi,” kata Hajriana.

Sementara Praktisi Media, sekaligus Wakil Direktur Bisnis dan Marketing Herald.id, Ramah Prayeska, mengaku sangat merasakan dampak dari efisiensi, karena hampir 70 persen pendapatan media melalui iklan itu dari pemerintah.

“30 persennya itu pintar-pintarnya media, baik dari google adsanse, youtube, tapi apakah semua bisa? Jadi saya mau katakan kebijakan efisiensi ini sangat berdampak,” katanya.

Sementara Muhammad Ari Fadli, Camat Panakkukang, yang juga hadir menambahkan bahwa efisiensi anggaran media sudah berjalan sejak tahun lalu, dengan anggaran kerja sama media di setiap kecamatan sebesar Rp50 juta. Ia menekankan bahwa media dan pemerintah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Efisiensi mengenai anggaran media sudah dari tahun lalu. Tahun ini, anggaran kerja sama media di setiap kecamatan Rp50 juta. Pemerintah dan media merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, media memiliki peran penting dalam mempublikasikan kinerja pemerintah,” ujar Ari.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun ada pemotongan anggaran, pemerintah tetap berkomitmen untuk memaksimalkan kerja sama dengan media.

“Dengan adanya efisiensi anggaran media, pemerintah tetap memaksimalkan kerja sama dengan media,” lanjutnya.

Turut hadir pula Dinas Kominfo Makassar diwakili Kepala Bidang Isnaniah Nurdin menyampaikan akan tetap komitmen bekerjasama dengan media meskipun terdampak efisiensi.

“Artinya ada klasifikasi atau standar yang kami jalankan. Misalnya media terverifikasi faktual, administrasi hingga yang mendaftar ke dewan pers,” ucapnya.

Diskusi ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pandangan, tetapi juga menjadi refleksi bagi pemerintah dan pelaku media dalam mencari solusi terbaik agar industri pers tetap bertahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.