Media Terdampak Efisiensi Anggaran, Organisasi Media Ajak Komisi I Cari Solusi

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Diskusi bertajuk “Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Media” yang berlangsung di acara Ramadan Project Fest, Makassar by hn.event, Jalan Toddopuli Raya Timur, pada Jumat sore (14/3/2025).

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI, akrab disapa Deng Ical, menyebut efisiensi sebagai langkah yang mengubah kebiasaan yang telah terbentuk di masyarakat.

“Mengenai efisiensi, menurut saya, efisiensi diambil sebagai salah satu langkah yang berani, di mana hal ini mengubah habit atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat,” ujar Deng Ical dalam sesi diskusi.

Namun, di sisi lain, efisiensi anggaran juga dinilai berdampak pada sektor media yang turut terdampak oleh kebijakan ini. Salahsatu alasannya menurut Deng Ical media ini dipandang kegiatan produktif nonelementer.

“Dipandang sebagai kegiatan yang tidak kelihatan outcamp, outputnya. Karena tidak dipandang sebagai rumpun belanja investasi. Seperti belanja bensin dll, tidak masuk rumpun belanja seperti pendidikan, kesehatan,” tuturnya.

Namun ke depan, lanjut Ical, media harus masuk rumpun investasi.

“Jadi mandatory spending itu masuk. Jadi jangan dilihat media itu pertanggungjawabannya administratif, ada link, ada klippingnya. Tetapi perlu kelihatan sebagai investasi karena outcomenya akan kelihatan 5-10 tahun kedepan,” jelasnya.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Selatan terpilih, Ilham Husein, menegaskan bahwa media, sebagai bagian dari ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

“Efisiensi memang mengenai setiap sektor, media juga bagian dari UMKM, ada kehidupan di sini. Saya berharap pemerintah memberikan perhatian khusus pada media, karena pers merupakan garda terdepan dari informasi,” ujar Ilham.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel, Hajriana Ashadi, mengungkapkan bahwa efisiensi di Sulsel telah mencapai Rp112 miliar, dan kondisi media saat ini tentu terkena dampaknya. Ia menekankan pentingnya pemerintah dalam memilih mitra media yang terverifikasi agar kerja sama tetap berjalan efektif.