Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Industri Hotel Terancam

RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.

Dalam Inpres tersebut, terdapat tujuh poin instruksi yang diberikan kepada seluruh instansi mulai dari kementerian hingga daerah.

Salah satu poin penting yang disorot dalam Inpres ini adalah mengenai pengurangan kegiatan seremonial yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kota, serta Pemerintah Kabupaten.

Selain itu, Inpres ini juga menyarankan untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga memberikan tanggapannya terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bakal berdampak negatif bagi sektor perhotelan.

Menurunnya tingkat hunian hotel, termasuk di Sulsel, diprediksi akan menjadi beban berat bagi industri perhotelan dan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sejumlah karyawan.

Anggiat juga menjelaskan bahwa biaya tetap terbesar dalam operasional hotel adalah gaji karyawan. Dengan adanya kegiatan lembaga pemerintah di hotel, hal tersebut turut membantu pendapatan sektor perhotelan.

“Mau tidak mau, kita harus melakukan penghematan dari sisi karyawan. Ini bisa berarti adanya PHK,” ujar Anggiat, Senin, 27 Januari 2025.

Anggiat berharap bahwa langkah ini akan menjadi bagian dari proses pemulihan yang dapat dilakukan dengan cepat.

Selain itu, ia juga berharap kebijakan efisiensi ini dapat dievaluasi kembali agar tidak memberikan dampak signifikan pada sektor perhotelan.

“Kita berharap seperti kebijakan Pak Jokowi kemarin, tidak jadi. Mudah-mudahan ini seperti yang dikatakan Pak Pj Gub bahwa ini proses recovery. Mudah-mudahan recovery ini cepat dan itu dievaluasi lagi untuk dibatalkan ataupun penghematan, tidak signifikan Rp20 triliun untuk pos perjalanan dinas saja,” tambahnya.