Jumlah Produksi Meningkat, Kementan Imbau Warga Tak Khawatir Ketersediaan Beras

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pertumbuhan yang signifikan terhadap jumlah produksi beras pada awal tahun 2025. Maka dari itu, Kementerian Perrtanian mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan ketersediaan bahan pokok utama tersebut.

Berdasarkan dat BPS, peningkatan produksi beras sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Dampak El Nino memang sempat menyebabkan penurunan produksi pada awal tahun lalu. Namun, pemerintah melakukan intervensi dengan program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah), yang berhasil meningkatkan produksi beras Agustus-Desember 2024 hingga mencapai tambahan 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

“Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton,” imbuhnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 12 triliun untuk membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia untuk mencapai target tersebut. Hal ini diharapkan mampu menunjuang produktivitas, serta efisiensi di sektor pertanian.

Kementerian Pertanian juga telah melakukan subsidi sebanyak Rp46, 8 triliun utuk 9,55 juta ton pupuk.

“Pemerintah telah menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Mulai 1 Januari 2025, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi secara langsung. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan petani tidak lagi terkendala oleh birokrasi yang rumit,” jelas Arief.

Arief mengklaim bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 2 juta ton. Stok ini disimpan di gudang-gudang milik Perum Bulog dan siap digunakan untuk menjaga kestabilan pasokan serta harga beras di dalam negeri.

“Dengan cadangan yang melimpah dan produksi yang terus meningkat, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada tahun 2025. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP untuk gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani serta memastikan harga yang adil di tingkat produsen.

Perusahaan Umum Bulog pun diminta untuk lebih maksimal dalam menyerap gabah hasil panen petani. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memastikan stok beras nasional tetap terjaga dengan baik.

“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, produksi beras nasional pada 2025 tidak hanya aman tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan baik,” tutup Arief.