ISLA dan Iskindo Desak Pemerintah Bentuk BUMN Kelautan dan Perikanan

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin dan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mendesak pemerintah agar segera membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding bidang kelautan dan perikanan guna mengoptimalkan program ketahanan pangan nasional.

“Inilah momentum yang pas sebagai solusi jangka pendek. Karena wacana pembentukan BUMN budidaya ini sudah lama kami sampaikan kepada pemerintah sejak era menteri kelautan dan perikanan sebelumnya,” kata Ketua ISLA Unhas, Darwis Ismail, dalam dialog akhir tahun di Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2024) siang.

Menurut Darwis, ide itu sangat strategis dan potensial. Dan diupayakan orientasinya kepada ekspor sehingga dapat meningkatkan income negara dan berefek pada jutaan nelayan Indonesia.

Ia mencontohkan, banyak produk perikanan dan kelautan yang sebenarnya memiliki peluang ekspor yang sangat bernilai tinggi bahkan lebih mahal dibandingkan emas.

“Misalnya lobster, mutiara, ikan kerapu, ikan tuna dan lain-lain. Di pasar ekspor harganya mahal dan sangat diminati,” ungkapnya.

Implementasi pembentukan BUMN itu dimungkinkan karena selama ini, menurut Darwis, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memiliki sarana berupa balai-balai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti balai di Depok khusus ikan hias, di Sulsel balai udang dan sebagainya.

Pembentukan BUMN holding ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengoptimalkan lahan baru potensial yang belum digarap. Dan bisnis baru yang menjadi sumber penerimaan pemerintah yang selaian dapat menaikkan pendapatan juga sifatnya yang tidal terbatas. Berbeda dengan sektor tambang yang suatu saat akan habis cadangan potensinya.

“Hanya saja memang pengelolaan BUMN itu nantinya dibutuhkan kreatifitas, teknologi pendukung dan manajerial yang baik,” tegasnya.

Sementara Ketua Iskindo, Riza Damanik, mendukung ide pembentukan BUMN budidaya tersebut karena selaras dengan fokus pembangunan pemerintahan berupa ketahanan sektor pangan dan hilirisasinya.