Taruna Ikrar Hadiri Penyerahan DIPA 2025 oleh Presiden Prabowo

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kepala BPOM, Taruna Ikrar bersama dengan para pimpinan negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) turut hadir dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara pada Selasa (10/12/2024).

Pada acara tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2025 telah disusun dalam masa transisi pemerintahan dan telah mencakup program prioritas presiden terpilih secara optimal. Penyerahan DIPA secara digital dan Buku Alokasi TKD ini menandai dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa belanja negara dalam APBN tahun depan telah ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024.

Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun akan difokuskan untuk mendukung program prioritas pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.

“Selain itu, program unggulan 2025 juga telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa peluncuran katalog elektronik versi 6.0 bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam transaksi seluruh kementerian, lembaga, dan pemda. Ia berharap penggunaan katalog elektronik terbaru dapat mengurangi biaya pengadaan hingga 20%-30% dan menurunkan biaya administrasi sebesar 40%-50%.

“Semua kementerian, lembaga, dan pemda wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6.0 mulai tanggal 1 Januari 2025,” tegas Presiden.

Berdasarkan penilaian terhadap ekonomi, Indonesia masih memiliki tingkat ketidakefisienan yang tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti yang terlihat dari incremental capital output ratio (ICOR). Presiden berharap dengan penggunaan e-katalog ini, tingkat ketidakefisienan tersebut dapat dikurangi.

Di lain kesempatan, Kepala BPOM menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas penyerahan DIPA tahun 2025. BPOM berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam mengawasi obat dan makanan secara efektif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

BPOM menyadari pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di Indonesia. Dengan dukungan anggaran ini, BPOM akan bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang ditetapkan.

(HM-Rahman)