Luhut Sebut Pemerintah Siapkan Bansos Antisipasi Dampak PPN 12 Persen

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan rencana bantuan sosial untuk kelompok masyarakat menengah dan kecil sebelum menaikkan pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12 persen.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sebelum bantuan sosial tersebut diluncurkan, peningkatan PPN yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mungkin akan ditunda.

“Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus),” kata Luhut di TPS004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11), mengutip detikfinance.

Menurut Luhut, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen muncul karena masyarakat belum memahami bahwa pemerintah sedang merancang stimulus untuk yang terdampak.

“Karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ,” jelasnya.

Luhut menjelaskan bahwa stimulus atau bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan PPN bukan berupa uang tunai langsung, tetapi subsidi listrik.

“Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang yang mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah,” lanjut Luhut.

Lluhut juga memastikan bahwa anggaran negara cukup untuk mendukung bantuan kepada masyarakat yang terpengaruh oleh kenaikan pajak.

“Intinya itu Presiden (Prabowo) tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi bagaimana mengurangi, dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah,” terangnya.