PPN Bakal Naik Jadi 12 Persen, Ini Komentar Ditjen Pajak

Kenaikan ini dilakukan untuk mematuhi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam peraturan tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan kenaikan PPN menjadi 11 persen mulai tahun 2022 dan menjadi 12 persen mulai tahun 2025.

Rencana kenaikan ini menuai berbagai reaksi. Meskipun telah diatur dalam undang-undang, banyak pihak mengkhawatirkan kenaikan ini dapat membebani masyarakat yang saat ini sedang kesulitan dalam daya belinya.

Salah satu reaksi keras datang dari kalangan buruh, yang mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika kenaikan tersebut tidak dibatalkan.

“Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen apalagi tidak diimbangi kenaikan upah sesuai tuntutan, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan melakukan mogok nasional dengan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (19/11).

Petisi menolak rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga mendapat dukungan di media sosial.

Banyak yang merasa bahwa kenaikan PPN ini akan membuat harga barang kebutuhan pokok menjadi lebih mahal, padahal kondisi ekonomi masyarakat masih sulit terutama dengan tingginya tingkat pengangguran dan PHK.

Meskipun menimbulkan penolakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa belum ada rencana untuk menunda kenaikan PPN. Menurutnya, meskipun kontroversial, kenaikan pajak perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan APBN dalam kondisi ekonomi yang sulit.