RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Perum Bulog minta utangnya dalam mendanai pembelian beras lokal dan operasi pasar guna menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp 12 triliun kepada bank dibayarkan pemerintah.

Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol, menyatakan bahwa pemerintah baru akan memberikan dana kepada Bulog untuk melunasi Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) setelah semua tugas selesai.

“Berapa pun ongkosnya, itu menjadi pembiayaan pemerintah, selama kami enggak ada masalah pendanaan. Angkanya cukup besar, saat ini kita tagihan ke pemerintah kurang lebih hampir Rp 12 triliun,” ujar Iryanto di Kantor Bulog, Selasa (12/11), dikutip Kumparan.

Meskipun jumlah utangnya besar, Iryanto menegaskan bahwa pembayaran utang Bulog kepada bank beserta bunganya tidak akan lebih dari satu tahun.

“Untuk penugasan setahun. Jadi kami lakukan pelayanan kepada pemerintah, kemudian kami tagihkan, kemudian dibayar oleh pemerintah, dan tentunya ada cash to cash period yang standar kurang lebih 90 hari sampai 100 hari, dan itu normal,” ujarnya.

Selain itu, Iryanto juga menjamin bahwa proses pembayaran utang Bulog kepada bank, termasuk bunganya, tidak akan melebihi satu tahun.

“Kami harus menyimpan dulu, mengantarkan dulu kepada bantuan pangan, setelah dilaksanakan kami menagihkan itu cash to cash period pemerintah, nggak lebih dari setahun maksimal,” ucap Iryanto.