Menkeu Sri Mulyani Potong 50% Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Menteri

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat edaran yang menyerukan kepada pejabat negara untuk mengurangi pengeluaran perjalanan dinas.

Kebijakan pengurangan pengeluaran perjalanan dinas ini merupakan implementasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet pada tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024.

Surat yang diterbitkan pada tanggal 7 November 2024 tersebut berisi tujuh petunjuk dari Sri Mulyani terkait pengeluaran perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024.

BERIKUT RINCIAN 7 ARAHAN SRI MULYANI TERSEBUT

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.