RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor, banyak lembaga pelatihan kerja bermunculan dengan janji manis untuk memfasilitasi penempatan kerja bagi lulusannya. Namun, seiring dengan berkembangnya praktik ini, muncul pertanyaan penting: Apakah lembaga pelatihan kerja seharusnya juga berfungsi sebagai agen pekerjaan? Dari sudut pandang hukum, ada sejumlah alasan mengapa praktik ini tidak diperbolehkan.

Keterikatan Hukum yang Berbahaya—Mengapa Lembaga Pelatihan Harus Menjaga Jarak?

Pernahkah Anda mendengar tentang lembaga pelatihan yang menawarkan “garansi” penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan? Meskipun terdengar menggoda, praktik ini bisa menjadi bumerang yang merugikan banyak pihak. Menurut Badan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, lebih dari 25% lembaga yang mengklaim sebagai agen pekerjaan sebenarnya tidak memiliki izin resmi dan beroperasi dalam kerangka hukum yang abu-abu. Hal ini tidak hanya merugikan peserta, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di pasar tenaga kerja.

Sudut Pandang Hukum tentang Lembaga Pelatihan dan Agen Pekerjaan

Baca Juga:
7 Langkah Memastikan Lembaga Pelatihan Kerja Anda Tidak Terlibat Jual Beli Sertifikat
Cara Memilih Lembaga Pelatihan Kerja yang Tepat untuk Karier di Luar Negeri
Kasus Lembaga Pelatihan Kerja Nakal: Bagaimana Mereka Menipu Para Siswa

Regulasi yang Berbeda

Lembaga pelatihan kerja dan agen pekerjaan memiliki regulasi dan peraturan yang berbeda. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 20 Tahun 2018, lembaga pelatihan kerja tidak diperbolehkan menjalankan fungsi yang sama dengan agen pekerjaan, yang diatur secara terpisah. Ini untuk mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan peserta.

Penipuan dan Eksploitasi

Ketika lembaga pelatihan berperan sebagai agen pekerjaan, risiko penipuan meningkat. Tanpa pengawasan yang tepat, lembaga ini dapat menjanjikan penempatan kerja yang tidak realistis dan mengeksploitasi harapan para calon pekerja. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Akreditasi dan Legitimasi

Agen pekerjaan harus memiliki akreditasi resmi dari pemerintah. Jika lembaga pelatihan mencoba berfungsi sebagai agen, mereka mungkin tidak memenuhi kriteria ini, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan bagi peserta.

Tanggung Jawab Hukum

Dalam hal terjadinya masalah, seperti penempatan kerja yang tidak sesuai atau pelanggaran kontrak, akan sulit untuk menentukan tanggung jawab. Lembaga pelatihan tidak memiliki kewajiban hukum yang sama dengan agen pekerjaan, sehingga peserta bisa terjebak dalam situasi yang merugikan tanpa ada saluran untuk mencari keadilan.

Baraka Academy Indonesia: Model Lembaga Pelatihan yang Tepat

Dalam konteks ini, Baraka Academy Indonesia hadir sebagai contoh lembaga pelatihan kerja yang tidak hanya mematuhi semua peraturan hukum, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas tanpa berperan sebagai agen pekerjaan. Fokus pada industri perhotelan, pariwisata, dan kapal pesiar, Baraka Academy menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Keunggulan Baraka Academy:

Kepatuhan Hukum yang Tegas: Baraka Academy memiliki semua izin dan akreditasi yang diperlukan, memastikan bahwa semua proses pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kurikulum yang Relevan dan Berkualitas: Dengan kurikulum yang terus diperbarui, peserta dilengkapi dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri.

Transparansi dalam Proses Pelatihan: Baraka Academy menjamin bahwa peserta mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelatihan yang mereka jalani, termasuk materi dan durasi.

Jaringan Industri yang Kuat: Meskipun tidak berfungsi sebagai agen pekerjaan, Baraka Academy memiliki hubungan yang baik dengan berbagai perusahaan di industri, membuka peluang untuk penempatan kerja bagi lulusannya.

Dukungan Penuh untuk Siswa: Baraka Academy memberikan dukungan berkelanjutan kepada peserta, membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan dan membangun karier yang sukses.

Pentingnya Memisahkan Fungsi Lembaga Pelatihan dan Agen Pekerjaan

Dengan memahami alasan hukum di balik larangan lembaga pelatihan kerja berfungsi sebagai agen pekerjaan, kita dapat melindungi diri dari praktik yang merugikan. Baraka Academy Indonesia adalah pilihan tepat bagi mereka yang mencari pendidikan berkualitas tanpa risiko penipuan. Dengan pendekatan yang etis dan transparan, Baraka Academy siap membantu Anda membangun masa depan yang lebih baik. Mari bergabung dan raih potensi Anda di dunia kerja yang kompetitif!