RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki rencana untuk mengubah pola subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas Petroleum Cair (LPG), dan listrik, dari cara yang berbasis pada barang menjadi berbasis individu atau langsung ditujukan kepada penerima manfaat.

Penyebab perubahan ini adalah agar distribusi subsidi dapat lebih tepat sasaran.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yaitu Burhanuddin Abdullah, berpendapat bahwa memberikan subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang memerlukannya akan lebih tepat sasaran.

“Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima,” ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).

Baca Juga:
Pengamat Ungkap Silang Pendapat Jokowi-Prabowo Soal Ekspor Pasir Laut
Pemerintahan Prabowo Mendapat Dukungan Jokowi-SBY
Jelang Pertamuan Prabowo-Megawati, PDIP: Tak Ada Rencana Bergabung Koalisi

Ia menjelaskan bahwa subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan di lapangan, seperti yang terjadi di Kota Solo, Jawa Tengah.

Saat melakukan kunjungan lapangan di Solo, ia menemukan bahwa subsidi listrik seharusnya membantu warga ekonomi bawah, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik yang sangat terbatas, seperti menyalakan satu lampu per rumah, dengan biaya bulanan sekitar Rp 30 ribu.

“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.

Selain itu, Burhanuddin berpendapat bahwa masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dari subsidi BBM dan LPG karena umumnya mereka tidak memiliki kendaraan, sehingga subsidi BBM tidak berpengaruh pada mereka.

“Orang-orang miskin tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?,” kata Burhanuddin.