RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani kembali menyoroti daerah yang menyimpan anggaran mereka di bank, sehingga menyebabkan hambatan dalam belanja untuk mendukung perekonomian.

Menurut Sri Mulyani, pengeluaran dari pemerintah daerah yang ditransfer dari pusat sangat penting untuk membantu masyarakat terutama dalam situasi ketidakpastian.

“Sering dalam situasi ini, fiskal policy di pusat mencoba menstimulate, tapi karena sepertiga dari APBN transfer ke daerah, di daerah malah justru tidak spending,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Selasa (24/9/2024) mengutip CNNIndonesia.

Sesuai dengan pendapat Sri Mulyani, untuk meningkatkan perekonomian, kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus sejalan. Ketika APBN digunakan sebagai pendorong, APBD juga perlu ikut seiring.

“Kalau dalam bahasa Presiden Jokowi dan kabinet selama ini adalah jangan sampai pemerintah pusat membangun jalan ke sana, yang daerahnya membangun jalannya di sini sehingga nggak ketemu. Atau irigasi, pemerintah pusat membuat bendungan di daerah sini, kemudian pemerintah daerahnya sawahnya nggak di situ atau jaringan irigasi tersiernya di tempat yang lain lagi sehingga nggak ketemu,” jelasnya.

Namun, pada saat ini, pemerintah daerah justru menghambat kebijakan fiskal yang diambil. Sebagai contoh, ketika terjadi pandemi covid-19, anggaran sosial ditingkatkan untuk membantu masyarakat, tetapi ternyata dana tersebut tidak dialokasikan dan hanya disimpan di bank.

“So mereka menjadi semacam pengerem, efektivitas dari countercyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank,” terangnya.

“They don’t spend sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian,” lanjutnya.