RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengajukan penambahan dana untuk anggaran 2025 sejumlah Rp61,31 triliun. Usulan ini Ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menyatakan, bahwa anggaran 2025 yang semula dianggarkan sebesar Rp75,63 triliun masih kurang untuk mencapai target pembangunan yang diinginkan.

Menurut Basuki, usulan penambahan anggaran sebesar Rp61 triliun tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, hal ini juga sudah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Kementerian PUPR telah mempertajam usul kebutuhan anggaran menjadi sebesar Rp136,95 triliun. Saat ini pagu anggaran 2025 Rp75,63 triliun. Sehingga, masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun,” kata Basuki yang kerap disapa Pak Bas ini.

Baca Juga:
Diisukan Bakal Molor, Basuki Sebut Pembangunan IKN Bakal Sesuai Rencana
Presiden Prabowo Resmi Lantik Basuki Jadi Kepala Otorita IKN
Basuki Hadimuljono Bakal Ditunjuk Jadi Kepala Otorita IKN

Basuki telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut terhadap usulan penambahan anggaran melalui Surat Menteri PUPR Nomor 725 tanggal 8 Agustus 2024. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut yang diterima dari surat tersebut.

“Sampai dengan hari ini kami belum dapat informasi terkait usulan ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp18,89 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp22,19 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp12,72 triliun, serta Direktorat Jenderal Perumahan Rp7,51 triliun.

Alokasi dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan berbagai proyek mulai dari bendungan yang sedang berjalan dan rencana pembangunan bendungan baru, pembangunan infrastruktur jaringan tersier dan cetak sawah, irigasi, hingga bendungan.

Selain itu, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek IKN, pembangunan jalan tol, infrastruktur di DOB Papua, serta pembangunan jembatan gantung.

YouTube player