Pembatasan BBM Subsidi Marak Dibahas, CESS Beri Catatan Khusus

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pembahasan tentang penyaluran BBM Subsidi telah menjadi topik yang hangat dalam beberapa minggu terakhir. Beberapa menteri, termasuk Presiden Joko Widodo, telah membahas masalah ini.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menyatakan bahwa memastikan ketersediaan kebutuhan yang terjangkau bagi rakyat, termasuk BBM, adalah tanggung jawab pemerintah sesuai dengan konstitusi (UUD 1945 Pasal 33).

Pemberian subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menekankan pentingnya negara dalam mengelola anggaran secara adil, merata, dan berkelanjutan.

BBM bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

“Hal yang harus dipikirkan secara mendalam adalah bagaimana proses distribusi BBM bersubsidi bisa berjalan dengan baik, merata, berkeadilan dan berkesinambungan,” kata Ali Ahmudi, dikutip dari Republika, pada Selasa (6/8/2024).

Ali menjelaskan beberapa rekomendasi dari CESS kepada pemerintah terkait distribusi BBM bersubsidi.

Pertama, perlu jelas dan tegas menetapkan kuota BBM bersubsidi berdasarkan data yang valid mengenai jumlah masyarakat penerima subsidi.

Kedua, proses distribusi BBM bersubsidi harus dirancang, dijalankan, dan dikontrol secara ketat agar tepat sasaran sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan sistem distribusi BBM bersubsidi berbasis wilayah untuk efisiensi dan mencegah kebocoran serta kesalahan distribusi.

Keempat, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai penggunaan BBM secara efisien.

Terakhir, dalam jangka panjang, diperlukan variasi bauran energi sebagai bagian dari transisi energi menuju ketahanan energi nasional yang lebih baik.

Ali menilai bahwa rencana kenaikan harga BBM secara logis sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia belakangan ini.

Pemerintah mungkin masih menimbang-nimbang untuk tidak mengambil risiko politik dan sosial akibat potensi kenaikan harga BBM yang dapat memicu inflasi dan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.