Jakarta, Rakyat News – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki berjanji akan segera mengurus pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Dekopin yang baru hasil Musyawaran Nasional (Munas) yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, 11 – 14 November 2019. Rabu (21/11/2019)

Hal itu ditegaskan Teten Masduki saat menerima pimpinan Munas Dewan Koperasi Indonesia serta perwakilan beberapa Dekopinwil, Dekopinda, dan Induk Koperasi di Kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Rombongan Dekopin tersebut dipimpin oleh Idris Laena sebagai pimpinan sidang Munas Dekopin. Lebih jauh disampaikan Teten, Munas Dekopin merupakan wilayah civil society yang tidak bisa dimasuki oleh negara. Sesuai perintah UU Nomor 25 Tahun 1992, Pemerintah tinggal mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar  hasil Munas sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di organisasi Dekopin.

“Kita harus clear dulu. Munas itu wilayah Dekopin. Itu wilayah civil society,” kata Teten Masduki. Teten menjelaskan bahwa dalam negara modern ada tiga pilar yaitu pemerintah, civil society, dan bisnis. Negara ditopang oleh civil society dan bisnis. “Makin modern sebuah negara, maka makin kecil peran negara di situ,” katanya.

Sementara pihak Dekopin melalui Idris Laena melaporkan jalannya Munas, Munas Khusus, dan beberapa hasil keputusan Munas. Dilaporkan bahwa Munas Dekopin berjalan lancar, tertib, demokratis, dan penuh semangat kekeluargaan.  Salah satu keputusan yang menjadi sorotan publik menurutnya ialah tentang keputusan Munas menggelar Munas Khusus untuk mengubah Anggaran Dasar Dekopin.

Dijelaskan bahwa keputusan menggelar Munas Khusus berdasarkan permintaan mayoritas peserta Munas yang disampaikan dalam pandangan umum. Meski diwarnai penolakan oleh beberapa peserta, forum Munas akhirnya memutuskan secara aklamasi digelarnya Munas Khusus untuk mengubah Anggaran Dasar. Dasar ‘konstitusionalnya’ terdapat dalam Pasal 11 poin a Anggaran Dasar Dekopin yang menyatakan Munas berwenang mengesahkan AD/ART  Dekopin serta perubahan-perubahannya.