RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menggelar pertemuan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud guna membahas penguatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kepulauan Talaud, termasuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Talaud berkapasitas 2 x 3 megawatt.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor PLN UIP Sulawesi, Makassar, Senin (19/01), sebagai bagian dari upaya penyelarasan langkah dan penguatan komunikasi antara PLN dan pemerintah daerah.

General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menyampaikan bahwa pengembangan sistem ketenagalistrikan di wilayah kepulauan merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah dan jangka panjang PLN yang disusun secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui berbagai kajian dan persiapan, dengan memperhatikan aspek teknis, administratif, serta aspek keamanan.

“PLN secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan evaluasi bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan seluruh aspek pendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengelolaan dan pengembangan sistem kelistrikan,” ujar Wisnu.

Menurut Wisnu, komunikasi lintas instansi yang intensif sangat dibutuhkan agar proses pembangunan dapat berjalan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, manfaat pembangunan kelistrikan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Kepulauan Talaud.

“Komunikasi yang terbangun dengan baik antarinstansi diharapkan mampu mendukung terciptanya proses yang selaras dengan regulasi, sehingga hasil pembangunan kelistrikan benar-benar memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat Kepulauan Talaud,” lanjutnya.

Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, hadir langsung dalam pertemuan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kejaksaan Negeri.