RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) menggelar workshop Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperkuat sinergi dan kapasitas anggota TPAKD se-Sulsel dan se-Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Sultan Hasanuddin, Kantor OJK Sulselbar, Makassar.

Sebanyak 32 TPAKD dari dua provinsi, terdiri atas 25 TPAKD dari Sulawesi Selatan dan 7 TPAKD dari Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk mendorong percepatan implementasi Asta Cita melalui penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin melalui sambutan yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu, menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran penting sebagai katalisator inklusi keuangan di daerah. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu berkolaborasi menciptakan inovasi yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Seluruh elemen di daerah, mulai dari pemerintah daerah, regulator keuangan, industri keuangan, akademisi, hingga instansi terkait lainnya, harus bersama-sama mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada guna mendukung kegiatan produktif,” ujar Amiruddin.

Workshop ini juga menjadi momentum evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja TPAKD yang telah dijalankan di masing-masing daerah. Dalam sesi diskusi, peserta diberi ruang untuk berbagi pengalaman dan informasi guna mengoptimalkan efektivitas program kerja yang ada.

Selain evaluasi, peserta juga menerima pembekalan teknis dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi TPAKD (SITPAKD). Aplikasi ini dirancang untuk mendukung proses pelaporan dan penataan administrasi program kerja secara digital, sehingga lebih terukur dan terdokumentasi.

“Kedepan masih banyak program kerja yang akan dilakukan TPAKD sebagai wujud nyata dari komitmen sinergi antara pemerintah daerah, otoritas, pelaku usaha sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung perwujudan Asta Cita Pemerintah,” lanjut Amiruddin.