RAKYAT.NEWS, PANGKEP – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat ini menjadi langkah strategis lanjutan setelah keberhasilan TPAKD Pangkep meraih TPAKD Award 2024 sebagai pelaksana terbaik Program Layarku, berkat sinergi aktif seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam memberikan edukasi hingga ke desa-desa dan pulau-pulau di wilayah terpencil.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyampaikan apresiasi atas capaian TPAKD Pangkep dan pentingnya peran strategis tim ini sebagai penggerak ekosistem keuangan daerah.

“Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai pendorong perluasan akses keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan wilayah perdesaan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Bupati Pangkep, Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., menekankan bahwa karakter geografis Pangkep sebagai wilayah tiga dimensi—daratan, kepulauan, dan pegunungan—menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan keuangan. Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan pendekatan yang digital, edukatif, dan kolaboratif untuk menjawab kompleksitas tersebut.

Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Pangkep

Dalam sesi pemaparan, Analis Senior OJK, Indra Natsir Dahlan, menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan di Kabupaten Pangkep terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Maret 2025, total aset perbankan mencapai Rp2,22 triliun, tumbuh 0,90% (year on year). Dana Pihak Ketiga naik 0,68% menjadi Rp1,43 triliun, sementara penyaluran kredit meningkat menjadi Rp2,19 triliun.

Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level tinggi, yaitu 153,54%, mencerminkan penyaluran kredit yang aktif dengan kualitas tetap terjaga, terbukti dari Non Performing Loan (NPL) yang masih terkendali di angka 2,28%.