RAKYAT.NEWS, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, telah menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas kredit saat mempercepat penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hingga tahun 2024, BRI telah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp184,98 triliun, jumlah tertinggi di antara bank-bank lain di Indonesia.

Dana tersebut telah didistribusikan kepada lebih dari 4 juta debitur UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan penyaluran KUR oleh BRI juga diiringi dengan menjaga kualitas kredit yang baik. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyatakan bahwa strategi pengelolaan KUR yang diterapkan BRI telah terbukti berhasil dengan menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL) tetap stabil di angka 2 persen.

Hal ini menunjukkan manajemen risiko yang baik dalam penyaluran kredit kepada UMKM.

“KUR diberikan kepada masyarakat yang belum bankable namun feasible. Jadi, ketika terjadi kredit macet, 70 persen risiko dibayar oleh asuransi, dan 30 persen ditanggung bank. Dan itu kita sekarang bisa di-manage NPL KUR itu di sekitar 2 persen,” kata Sunarso di kanal YouTube Hermanto Tanoko bertema “BBRI Pilar Utama Perbankan Nasional: Peluang Besar di 2025”.

Sunarso menjelaskan bahwa seluruh dana KUR yang disalurkan berasal dari sumber-sumber di perbankan seperti deposito, tabungan, dan giro yang dikumpulkan dari masyarakat.

Secara umum, tingkat NPL sebesar 3 persen dalam kredit UMKM dianggap masih ideal mengingat karakteristik segmen tersebut yang berbeda dengan kredit untuk korporasi.

Sunarso menambahkan bahwa tahapan awal fokus BRI adalah mencapai sebanyak mungkin nasabah baru tanpa seleksi yang terlalu ketat. Seleksi baru diterapkan di tahap selanjutnya, seiring waktu.

Apabila terjadi kredit bermasalah, tahapan selanjutnya berperan dalam mengelola risiko dan melakukan penagihan untuk menjaga kualitas kredit. Strategi ini memungkinkan BRI untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM sambil menjaga portofolio kredit tetap sehat.

Upaya BRI ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan peningkatan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta upaya dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah menjelaskan percepatan implementasi visi tersebut melalui berbagai program di sektor hilirisasi, infrastruktur, pelayanan publik, stabilisasi harga pangan, serta pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan,” kata Erick Thohir, Senin (20/1), mengutip CNN Indonesia.