“Pertanyaannya, Bulog sebenarnya membela siapa? Kebijakan ini harus dikoreksi untuk memastikan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan,” ujar Yadi.

Langkah nyata untuk memprioritaskan penyerapan gabah harus segera diambil, agar petani tidak terus menjadi pihak yang dirugikan dalam rantai panjang distribusi hasil panen.

Pemerintah, khususnya Bulog, harus membuktikan keberpihakannya kepada petani demi tercapainya kedaulatan pangan Indonesia.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso mengatakan bahwa perum Bulog telah menargetkan penyerapan beras dari petani sebanyak 1,4 juta ton pada puncak panen raya di Bulan Maret-April mendatang.

Adapun sesuai penugasan Badan Pangan Nasional/NFA Bulog diminta menyerap 2 juta ton beras petani.

“Sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan, kami membuat perhitungan pengadaan dalam 2 juta ton dengan harapan 3 juta ton penyerap beras,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menargetkan Bulog untuk menyerap beras petani sebanyak 2,5 juta sampai 3 juta ton. Target ini sejalan dengan penetapan harga terbaru pembelian HPP untuk GKP di tingkat petani.

“Target Bulog saat ini 2,5 sampai 3 juta ton baik dalam bentuk gkp yang setara beras 600.000 ton, gkg yang setara beras 900.000 ton kemudian 1,5 juta ton dalam bentuk beras di seluruh Indonesia,” ucapnya.

YouTube player