RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat ada 233 Proyek Strategis Nasional (PSN) selama pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dari jumlah PSN tersebut, Sumatera 45 proyek dan 1 program, Kalimantan 19 proyek, Jawa 86 proyek dan 1 program, Bali dan Nusa Tenggara 17 proyek, Sulawesi 33 proyek, Maluku dan Papua 17 proyek, Daerah Lainnya 11 proyek dan 14 program.

Sebanyak 105 proyek dinyatakan rampung per November 2024 serta 28 proyek dan 10 program telah beroperasi. Sementara itu, total ada 44 proyek dan 3 program yang masih dalam tahap pembangunan serta 5 proyek masih dalam proses transaksi. Adapun sebanyak 46 proyek dan 3 program masih dalam proses penyiapan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan, total ada 10 PSN 2024 yang telah ditetapkan Jokowi untuk dilanjutkan oleh Prabowo.

Berikut daftar PSN 2024 warisan Jokowi untuk pemerintahan Prabowo:

1. Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Coastland

2. Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai

3. Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial estate (NEPIe) Parigi Moutong

4. Kawasan Industri Neo Energy Morowali Industrial Estate (NEMIE)

5. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (IGIP)

6. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park (KRIP)

7. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park (GESEIP)

8. Pengembangan Kawasan Industri KEK Galang Batang

9. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung

10. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II.

Oleh Karena itu, Prabowo disebut akan mengevaluasi PSN warisan Jokowi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan lantaran ada sejumlah PSN yang dinilai kurang berguna untuk masyarakat.

“Pak Prabowo akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” kata Sufmi, Selasa (7/1/2025), seperti dikutip Antara.

Politikus Partai Gerindra ini menyadari keputusan Prabowo akan membuat sejumlah pihak akan kurang senang dengan langkah pemerintah tersebut. Namun, kata dia, kepala negara bertekad bahwa evaluasi PSN tetap harus dilakukan apa pun risikonya.

Sebelumnya, peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Nurul Izmi, mengatakan ada 233 PSN yang dibentuk era Jokowi tetapi tidak berjalan dengan baik. Izmi menilai mayoritas PSN tersebut tidak mengedepankan kepentingan lingkungan dan membuat masyarakat lokal merugi.

“Kurang lebih ada 233 PSN di era Jokowi dan pelaksanaannya ternyata berjalan sangat tidak baik. Mulai dari keputusan yang disahkan secara sepihak, hingga tak mendengarkan pendapat masyarakat yang terdampak pembangunan itu,” kata Izmi, Jumat (20/12/2024).