RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Penambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo menggelar rapat bersama Menkop Budi Arie Setiadi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1).

Menurut Budi, anggaran tambahan tersebut akan disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

LPDB bertanggung jawab atas pengelolaan dana bergulir yang bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha koperasi dan UMKM.

“Rp10 triliun itu untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Saat ini existing Rp6,8 triliun. Jadi ada tenaga baru. Tadi kan saya bilang, Pak Presiden (Prabowo) enggak main-main, betul-betul sangat concern, sangat sayang terhadap koperasi,” kata Budi di Kemenkop, Jakarta, Jumat (3/1), mengutip detikfinance.

Budi menyatakan akan berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo untuk mengalokasikan dana tambahan tersebut guna mendukung sektor riil, dengan alokasi yang bersifat bergulir.

“Pokoknya sektor riil, nanti saya bilang sama Pak Dirut LPDB untuk menggerakkan sektor riil,” ungkap Budi.

“Itu bukan tambahan dana, itu dana bergulir yang dikelola oleh LPDB. Jadi kita bisa punya dana tambahan untuk bisa memberi pinjaman dan mendorong kredit koperasi,” lanjutnya.

Selain itu, dana tambahan ini juga akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan gagasan Prabowo, terutama untuk pelaku usaha di sektor riil.

Saat ini, program MBG di bawah naungan Kemenkop telah dilaksanakan sebagai proyek percontohan di enam wilayah, di antaranya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, dan Sulawesi Tengah.

“MBG kita sudah melakukan proyek percontohan di enam wilayah, di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah. Ada enam tempat kita sudah melakukan uji coba. Dan dengan dana LPDB ini kan kita bisa mendorong sektor riil,” ucapnya.