Erick Larang Anak-Cucu Perusahaan BUMN Ikut Tender di Bawah 15 Milliar

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian BUMN serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertekad untuk memperkuat pengembangan UMKM lokal.

Komitmen ini diimplementasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang berkaitan dengan koordinasi tugas serta fungsi untuk mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor obat dan pangan.

Dalam waktu lima tahun mendatang, penandatanganan dilakukan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dan Kepala BPOM, Taruna Ikrar yang menandatangani MoU yang berlaku selama lima tahun tersebut. Menurut pernyataan Erick, ada tiga aspek yang akan didorong oleh kedua pihak ke depan.

Yang pertama adalah dukungan terkait Pasar Digital (PaDi) untuk UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Erick menegaskan bahwa BUMN dilarang untuk mengadakan tender bagi proyek dengan nilai Rp 15 miliar ke bawah.

“Nomor satu, mengenai Padi UMKM, yaitu sebuah ekosistem yang sudah dibangun sejak tahun 2020, bahwa tender di perusahaan-perusahaan BUMN yang nilainya di bawah Rp 15 miliar, itu harus UMKM,” ujar Erick dalam siaran YouTube BPOM, Selasa (26/11).

“Tidak boleh keluarganya pengelola BUMN, atau yayasannya, atau anak dan cucunya. Dan Alhamdulillah, itu sudah terkumpul 50 ribu vendor, yang mungkin 90 persen juga makanan,” lanjutnya.

Menurut Erick, inisiatif ini dapat menjadi langkah awal untuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BUMN lainnya. Aspek lain yang didorong adalah terkait dengan PNM Mekaar.

“Kita juga mensinergikan program PNM Mekar, yaitu program ibu-ibu di desa-desa, dengan pinjaman Rp 1 sampai Rp 5 juta, ini jumlahnya 21,2 juta ibu-ibu. nggak ada bapaknya kalau ini, ibu-ibu semua. Dan indikasi bahwa mereka juga melakukan kegiatan, seperti pangan, saya rasa mungkin mirip dengan apa yang ada di PaDi UMKM,” ujarnya.

Erick menyampaikan bahwa dengan adanya digitalisasi di PaDi UMKM dan PNM Mekaar, pengembangan UMKM akan menjadi lebih mudah. Ini sangat penting mengingat ada 61 juta UMKM yang 92% di antaranya mendapatkan pinjaman dari Bank BUMN.

“Dan nanti mimpi yang lebih besar tentu bagaimana mengkonsolidasi yang 61 juta, kita punya 92 persennya. Jadi untuk 5 tahun ke depan mestinya ngos-ngosan sih kerjanya,” tegas Erick.

Sementara itu, Taruna mengungkapkan bahwa jumlah UMKM yang telah mendaftar produknya di Indonesia mencapai 9.088 dari total 10.080 industri. Ia menilai bahwa angka tersebut masih terbilang kecil. Untuk segmen obat, jumlahnya baru mencakup 1.100.

“Nah, berdasarkan laporan yang kami dapatkan dari staf kami dari seluruh lokasi Indonesia, jumlah untuk UMKM yang berasal dari makanan olahan itu dari total industri yang terdaftar di tempat kami yang jumlahnya 10.080, itu baru yang terdaftar UMKM-nya baru sekitar 9.088. Sedikit sekali,” jelas Taruna.

Ia menambahkan bahwa BPOM memegang peran penting untuk kepentingan banyak pihak, termasuk perhatian terhadap UMKM. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.