Peran Pemerintah dalam Mengawasi Lembaga Pelatihan Kerja yang Nakal

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Dalam era globalisasi saat ini, lembaga pelatihan kerja memiliki peran penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Namun, di balik banyaknya lembaga yang menawarkan pelatihan, terdapat sejumlah lembaga yang beroperasi dengan cara yang tidak etis atau ilegal. Bagaimana pemerintah berperan dalam mengawasi lembaga-lembaga pelatihan kerja yang nakal ini, dan apa dampaknya bagi calon peserta?

Ketika Peluang Menjadi Jebakan—Mengapa Pengawasan Sangat Penting?

Sebuah laporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari 20% lembaga pelatihan kerja di Indonesia beroperasi tanpa izin resmi atau akreditasi yang sah. Ini menciptakan risiko besar bagi individu yang berusaha meningkatkan keterampilan mereka untuk memasuki pasar kerja. Tanpa pengawasan yang ketat, para pencari kerja bisa terjebak dalam lembaga yang tidak memiliki niat baik, yang menjanjikan pelatihan tetapi pada kenyataannya hanya mengejar keuntungan semata.

Peran Pemerintah dalam Pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja
Penerbitan Peraturan dan Standar

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur lembaga pelatihan kerja. Misalnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 36 Tahun 2016 mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang harus diikuti oleh lembaga pelatihan.

Akreditasi dan Lisensi

Lembaga pelatihan kerja diwajibkan untuk mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Proses akreditasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi standar pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan.

Pengawasan dan Penindakan

Pemerintah melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga-lembaga pelatihan. Jika ditemukan pelanggaran, seperti iklan yang menipu atau penipuan biaya, pemerintah memiliki wewenang untuk menindak tegas, termasuk pencabutan izin operasional.

Edukasi dan Sosialisasi

Pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara memilih lembaga pelatihan yang kredibel. Melalui program sosialisasi, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari penipuan.